Oleh: Saiful Anam dan Hermin Susanti
Departemen Pendidikan Nasional menetapkan 260 sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Diharapkan pada 2009 tersaring minimal 112 benar-benar menjadi SBI. Mutu kepala rintisan SBI masih rendah.
Dalam dua tahun terakhir ini, kehadiran 260 sekolah rintisan SBI telah menyedot perhatian masyarakat luas, baik di Jakarta maupun kota-kota lain di Indonesia. Ada perasaan bangga jika anak-anak mereka berhasil masuk ke sekolah-sekolah yang berlabel R-SBI tersebut. Selain itu, bagi sebagian sekolah, predikat R-SBI itu dimanfaatkan sebagai ajang untuk mempromosikan sekolahnya.
Keberadaan SBI merupakan amanat Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan: “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional”. Selanjutnya, dalam Pasal 61 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan: “Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional”.
Rencana Strategis (Resntra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 juga menegaskan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu dikembangkan sekolah bertaraf internasional pada tingkat kabupaten/kota melalui kerjasama yang konsisten antara pemerintah dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan, untuk mengembangkan SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf internasional sebanyak 112 unit di seluruh Indonesia.
Dengan kata lain, dari 260 sekolah pada jenjang SMP dan SMA/SMK yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas sebagai R-SBI pada tahun 2005, paling tidak pada tahun 2009 tersaring 112 sekolah yang benar-benar ditetapkan menjadi SBI. Namun, menurut Surya Dharma, MPA, Ph.D, Direktur Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, untuk merealisasikan 112 SBI sungguhan itu bukan pekerjaan gampang. Tantangan berat terus menghadang, terutama menyangkut penyiapan kualitas sumber daya manusianya, termasuk di dalamnya kepala sekolah.
Mutu Memprihatinkan
Lahirnya program SBI tak lepas dari kondisi mutu pendidikan kita yang hingga kini masih memprihatinkan. Melalui program SBI, Departemen Pendidikan Nasional bertekad menggenjot mutu pendidikan kita agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain di kancah internasional.
Memang, di ajang olimpiade keilmuan internasional, siswa-siswa Indonesia sering menorehkan prestasi mengagumkan. Mereka sudah langganan mendulang medali emas, perak, perunggu, maupun honorable mention dalam berbagai ajang kompetisi olimpiade keilmuan, baik bidang fisika, matematika, kimia, biologi, komputer, hingga astronomi. Namun, jumlah mereka sangat kecil bila dibandingkan dengan mutu prestasi belajar anak-anak Indonesia secara keseluruhan.
Dibanding negara-negara lain, prestasi belajar siswa-siswa Indonesia juga jauh tertinggal. Survei Trends in International Mathematics and Science Survey (TIMSS), yang meneliti kemampuan anak-anak usia 13 tahun dalam bidang matematika dan sains, menegaskan kenyataan itu. Pada survei TIMSS tahun 2003 yang diikuti 46 negara, siswa-siswa Indonesia menempati urutan 34 untuk matematika, dan 36 untuk sains. Singapura menempati urutan pertama baik matematika maupun sains. Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Jepang, juga mendominasi peringkat atas. Sementara Malasyia urutan 10 untuk matematika, dan 20 untuk sains.
Hasil serupa juga terlihat pada studi yang dilakukan oleh PISA (Programme for International Student Assessment), yang obyek surveinya pelajar berusia 15 tahun. Tiga aspek yang diteliti PISA adalah kemampuan membaca, matematika, dan sains. Tahun 2003, ada 41 negara yang disurvei. Dalam kemampuan membaca dan matematika, siswa-siswa Indonesia menempati urutan ke 39, sementara untuk sains menduduki peringkat ke 38.
Senada dengan potret buram prestasi belajar anak-anak Indonesia, kondisi serupa juga terjadi pada peringkat indeks pembangunan manusia (human development index/HDI) yang setiap tahun dirilis oleh UNDP (United Nations Development Program). Dalam beberapa tahun terakhir, peringkat HDI Indonesia hampir setara dengan Vietnam, negara yang baru mulai bangkit membangun negerinya setelah selama bertahun-tahun dilanda perang saudara. Peringkat HDI Indonesia dari tahun 2003 s.d 2007 masing-masing adalah 112, 111, 110, dan 108, sedangkan Vietnam 109, 112, 108, dan 109. Bandingkan dengan Malasyia yang peringkatnya dari tahun 2003 s.d 2007 masing-masing adalah 58, 59, 61, dan 61.
Surya Dharma juga mengutip hasil studi Bank Dunia tahun 2005, yang menyatakan bahwa faktor paling menentukan keunggulan suatu negara adalah kemampuan dalam berinovasi, yang kontribusinya mencapai 45%. Selanjutnya baru networking (25%), kemampuan teknologi (20%), dan terakhir kekayaan sumber daya alam/SDA (10%). “Kemampuan berinovasi itu menyangkut kualitas SDM. Kita lihat, Finlandia dan Singapura itu punya kekayaan alam apa sih. Keduanya merupakan negara kecil yang miskin sumber daya alam. Tetapi karena kualitas SDM-nya sangat bagus, maka keduanya tampil sebagai negara yang diperhitungkan di pentas dunia,” katanya.
Fakta-fakta memprihatinkan itu antara lain mendorong pemerintah menggulirkan program SBI. Program ini merupakan salah satu upaya untuk menggenjot mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan negara-negara lain, sehingga mutu lulusannya memiliki daya saing yang tinggi di kancah internasional.
SNP Plus
Meski secara yuridis keberadaan SBI sudah ditegaskan pada tahun 2003 melalui UU Sisdiknas, namun pedoman penjaminan mutu SBI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baru keluar empat tahun kemudian. Sesuai buku Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo pada 27 Juni 2007, dinyatakan bahwa: ”SBI merupakan sekolah/madrasah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum internasional”.
SNP terdiri dari delapan komponen, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Bagi SBI, pemenuhan delapan SNP ini merupakan indikator kunci minimal. Indikator tambahan atau plus-nya adalah acuan standar pendidikan dari negara-negara anggota OECD atau negara-negara maju lainnya.
Dalam proses pembelajaran, untuk mata pelajaran kelompok sains harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (bilingual). Kegiatan pembelajaran harus berbasis TIK (teknologi informasi dan komunikasi). Oleh karena itu, setiap ruang kelas harus dilengkapi sarana pembelajaran berbasis TIK. Perpustakaan sekolah juga harus dilengkapi sarana digital yang memungkinkan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia.
Buku pedoman tersebut juga menegaskan bahwa guru matapelajaran kelompok sains harus mampu berbahasa Inggris dengan baik. “Kepala sekolah/madrasah SBI selain dituntut lancar berbahasa Inggris, kualifikasi pendidikannya minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya berkualifikasi A, dan telah menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh pemerintah”.
Kendati buku pedoman penjaminan mutu SBI baru keluar tahun 2007, namun rintisan SBI sudah dimulai sejak tahun 2005. Provinsi DKI Jakarta, misalnya, hingga pertengahan 2007 telah menetapkan lima rintisan SBI untuk tingkat SMP, yakni SMP Negeri 1, SMP Negeri 19, SMP Negeri 30, SMP Negeri 49, dan SMP Negeri 115 Jakarta. Daerah-daerah lain juga tak mau ketinggalan dalam merilis sekolah berlabel rintisan SBI. Masyarakat kini seakan-akan tengah dilanda demam SBI.
Sosok SBI memang bagaikan sebuah mimpi indah. Namun untuk merealisasikannya, tantangan yang dihadapi sungguh amat berat, terutama dari kesiapan SDM-nya. Sebagai contoh, jika kepala sekolah SBI dituntut lancar berbahasa Inggris, Surya Dharma telah memetakan kemampuan berbahasa Inggris dari 260 R-SBI tersebut dengan menggunakan TOEIC (Test of English for International Communication). Hasilnya? Wow… “Sekitar 50% nilainya di bawah 245. Atau, tingkat kemampuannya berada pada tingkat di bawah elementary. Hanya sekitar 10% yang benar-benar mampu berbahasa Inggris dengan baik. Itu pun karena kebanyakan mereka berlatarbelakang sarjana pendidikan bahasa Inggris. Inilah fakta yang kita temukan di lapangan, tidak usah kita tutup-tutupi. Justru tantangan kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka,” kata Surya Dharma (Lihat wawancara Surya Dharma: Memberi Nilai Tambah Rintisan SBI).
Jika kemampuan bahasa Inggris kepala sekolah R-SBI saja seperti itu, bagaimana dengan guru-gurunya, terutama guru matematika dan sains yang harus mengajarkan dalam dua bahasa (bilingual)? “Apa betul guru-guru matematika dan IPA di R-SBI itu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Jangan-jangan mereka malah stres. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan berat kita ke depan untuk merealisasikan SBI, yaitu menyiapkan SDM-nya,” tambah Surya Dharma.
Ungkapan Surya Dharma itu juga dirasakan oleh Tita Puspita, S.Pd, guru mata pelajaran matematika SMA Negeri 70 Jakarta yang merupakan salah satu rintisan SBI. Ia mengajar matematika secara bilingual sudah berlangsung selama satu semester terakhir. “Awalnya saya merasa grogi dan panas dingin. Namun, ini tantangan bagi saya, dan harus siap saya hadapi,” kata guru lulusan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.
Ia mengakui, tidak gampang mengajar matematika dengan menggunakan bahasa Inggris. Menurut Tita, saat memberikan materi pelajaran ia menggunakan bahasa Inggris, sedangkan untuk memberikan soal-soal masih menggunakan bahasa Indonesia.
Tita yang awalnya tidak menyukai bahasa Inggris itu terpaksa harus mempelajarinya. Ia harus mengikuti pelatihan bahasa Inggris yang diadakan di sekolahnya. Selain itu, ia juga masih ikut kursus bahasa Inggris di sebuah lembaga kursus yang dibiayainya sendiri.
Tika pun terbuka kepada siswa-siswanya yang diakuinya lebih pintar berbahasa Inggris dibanding dirinya. “Mereka berhak menegur saya apabila ada pengucapan bahasa Inggris saya yang salah, karena bahasa Inggris mereka umumnya lebih bagus,” katanya. Untuk menghindari agar tidak banyak ber-cas-cis-cus dalam bahasa Inggris, Tika lebih sering menerapkan metode diskusi dalam pembelajarannya.
Sebagai catatan, SMA Negeri 70 adalah salah satu sekolah favorit di Jakarta. Jika Tika sebagai guru matematika di sekolah ini saja merasakan beratnya melaksanakan bilingual, bagaimana dengan guru-guru di sekolah-sekolah rintisan SBI lain? Merealisasikan SBI memang tak semudah membalik telapak tangan
